DPR Setujui Rights Issue BNI Rp 10 Triliun

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana penawaran saham terbatas (rights issue) PT Bank Negara Indonesia Tbk. Surat persetujuan DPR diharapkan terbit Oktober 2010, sehingga pelaksanaan rights issue bisa dilakukan tahun ini.

"Kami telah memberikan persetujuan kepada BNI untuk melakukan rights issue," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/9).

Menurut dia, dalam aksi korporasi itu, BNI akan mengeluarkan sekitar 3,3 miliar saham baru dengan target dana Rp 9-10 triliun. Dengan tambahan dana tersebut, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI akan meningkat menjadi 16% dari posisi saat ini 13%.

Pada 2011, BNI menargetkan pengucuran kredit bisa bertambah menjadi Rp 24 triliun. "Kalau sekarang BNI tidak bisa melakukan ekspansi sesuai target bisnis karena CAR mepet," ujarnya.

DPR memberikan catatan jika rights issue dilakukan, BNI dapat menfokuskan kepada penyaluran kredit infrastruktur.

Selain itu, terkait pemberian opsi kepada manajemen untuk membeli saham pada harga tertentu melalui mekanisme management stock option program (MSOP), DPR mensyaratkan bahwa saham itu tidak boleh dijual atau ditahan untuk jangka waktu tertentu. 

Lihat juga berita:

Riset Bank Negara Indonesia oleh Samuel Sekuritas

Isinya mengulas soal dugaan harga rights issue BNI dan potensi dilusi.